Ketegasan hukum bagi program kesehatan

Hari ini, Senin, 6 September 2010 hingga besok, saya dan beberapa teman petugas kesehatan di Kota Surakarta yang tempatnya bekerja ditunjuk sebagai Satelit 1 dalam Program PMDT, mengikuti Training Workshop PMDT di tingkat UPK Satelit 1, di Lor In Hotel, Colomadu, Karanganyar.

Apa itu PMDT?

PMDT atau Programmatic Management on Drug-resistant TB adalah program lanjutan dari strategi DOTS (Directly Observed Treatment, Shortcourse chemotherapy) dalam penanggulangan tuberkulosis (TB) yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari kasus TB MDR (Multi Drug Resistance) atau kasus TB yang basil M. tuberculosis-nya telah resisten terhadap INH dan Rifampisin (dua regimen utama obat anti tuberkulosis atau OAT lini pertama dalam strategi DOTS). Dalam bahasa yang sederhana, Program untuk menangani pasien TB yang sudah kebal terhadap obat yang biasa digunakan.

Untuk diketahui, Kota Surakarta saat ini sudah melaksanakan strategi DOTS untuk menangani TB di semua puskesmasnya, RS negeri, dan (kalau tidak salah) 7-8 RS swasta. Penemuan kasusnya juga sudah cukup tinggi (sekitar 90%, melebihi target nasional yang sekitar 70%). Mungkin ini salah satu alasan mengapa Kota Surakarta (Solo) ditunjuk untuk Pilot Project PMDT bersama 4 kota lain di seluruh Indonesia, yaitu Jakarta, Surakarta, Surabaya, Malang dan Makassar. Ada pembagian peran UPK (Unit Pelayanan Kesehatan) dalam PMDT ini, yaitu UPK Satelit 1 yang berfungsi menemukan kasus suspect (dugaan) MDR dan palacakannya, termasuk di dalamnya Puskesmas Penumping tempat saya bekerja, beberapa puskesmas non rawat inap lain, dan seluruh RS swasta di Solo. UPK Satelit 2 meliputi Puskesmas rawat inap yang saat ini meliputi Puskesmas Pajang, Banyuanyar, Sibela dan dalam waktu dekat, Gajahan, adalah unit yang melanjutkan pengobatan pasien TB MDR setelah didiagnosis oleh RS Rujukan yang dalam hal ini RS dr. Moewardi. Satu lagi UPK yang berperan adalah Laboratorium Rujukan, yang juga masih sedikit sekali di Indonesia ini, yaitu Laboratorium UI, BBLK (Balai Besar Laboratorium Kesehatan) Bandung dan Surabaya, serta NECHRI di Makassar. Solo sendiri akan merujuk ke BBLK Bandung.

Penanggulangan TB di Indonesia

Penanggulangan TB sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Sesuai dengan pemahaman tentang penanganan TB pada saat itu (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, saat dimana antibiotik belum ditemukan) yang menekankan pada peningkatan sistem kekebalann tubuh pasien dengan istirahat, lingkungan yang baik dan nutrisi yang adekuat, dibangunlah sanatorium di beberapa tempat di Indonesia. Tempat yang dipilih biasanya adalah dataran tinggi karena menurut pemahaman saat itu, udara pegunungan yang bersih dan dingin adalah terapi terbaik untuk penyakit paru. Tempat itu adalah Pakem, Cisarua, Batu, Baturaden dan beberapa tempat lain. Seiring dengan Indonesia merdeka dan ditemukannya antibiotik, maka dimulailah sejarah panjang penggunaan OAT di Indonesia. Strategi DOTS sendiri proyek percontohannya sudah dimulai sejak tahun 1995. Dan diterapkan secara nasional sejak tahun 2000.

10 tahun berlalu sudah sejak pencanangannya, 98% puskesmas dan 38% RS telah dikembangkan untuk melaksanakan DOTS. Tetapi rupanya muncul masalah baru belakangan ini, yaitu kasus TB yang kebal dengan pengobatan OAT menurut strategi DOTS, atau yang disebut MDR TB. Walau angka MDR TB di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 2% untuk kasus baru yang belum mendapatkan pengobatan dan 19% untuk kasus yang sudah mendapatkan pengobatan. Tetapi mengingat tingginya angka kasus baru TB di Indonesia, dimana untuk tahun 2007 ada 528.063 kasus baru, maka ancaman resistensi ini sesungguhnya juga cukup tinggi. Bayangkan saja setidaknya 1 dari 5 pasien yang pernah berobat TB dan kembali sakit adalah pasien yang sudah kebal OAT!

Mengapa bisa timbul MDR TB?

Menurut USAID, yang berkat dukungannya, telah dilaksanakan survey resistensi obat TB pertama di pulau Jawa, penyebab utama MDR TB adalah pengobatan yang tidak adekuat. Sektor swasta juga menyediakan pengobatan TB, tetapi hasilnya tidak tampak dalam sistem surveilans Program Penanggulangan TB (P2TB). Kasus putus berobat dan misuse dari obat lini kedua di RS juga berkontribusi pada peningkatan MDR TB.

Sekarang saya ingin beranalogi, pernahkah saat ini, ketika membeli kartu seluler perdana, kita dapat langsung menggunakannya tanpa melakukan registrasi? Saya bisa menjamin sebagian besar akan menjawab tidak. Karena Peraturan Menkominfo No. 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi telah mengaturnya. Dalam klausul menimbang dari peraturan ini, disebutkan “bahwa dalam rangka mencegah penyalahgunaan jasa telekomunikasi, dipandang perlu dilakukan registrasi terhadap pelanggan jasa telekomunikasi”. Peraturan inilah yang pada akhirnya membuat semua pengguna kartu seluler dapat diketahui identitasnya (setidaknya menurut apa yang tercatat ya, karena tidak semua juga mengisinya dengan jujur).

Jika dibandingkan antara penyalahgunaan jasa telekomunikasi dan penyalahgunaan pengobatan TB, mana yang lebih berbahaya? Jawabannya akan bermacam-macam, tetapi apakah kasus penipuan, terorisme dan kejahatan lain dengan kartu seluler membunuh lebih banyak orang dibandingkan dengan TB? Adakah yang pernah menelitinya? Saya tidak tahu yang pertama, tapi yang jelas, menurut Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001, 140.000 orang meninggal dunia di Indonesia tiap tahunnya karena TB.

Belajar dari Cina

Cina saat ini masih menduduki peringkat kedua dalam jumlah kasus TB terbanyak di dunia. Tetapi dalam 10 tahun terakhir, negara komunis ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam penanganan kasus TB. Sebelum tahun 2003, angka deteksi kasus TB Cina selalu stagnan di 30%. Tetapi peningkatan sangat pesat terjadi di 2 tahun berikutnya, 64% di tahun 2004 dan 80% di tahun 2005.

Cina mengalami epidemi SARS di awal tahun 2003, dan rupanya Pemerintah Cina benar-benar belajar dari pengalaman ini sehingga melakukan perombakan besar-besaran terhadap sistem pelayanan kesehatannya. Pada Maret 2004, Pemerintah Pusat merevisi hukum dalam hal pengendalian penyakit menular. Termasuk di dalamnya instruksi dalam penanganan lonjakan penyakit infeksi, peningkatan pelaporan, intervensi untuk mengendalikan penyebaran penyakit, dan mendanainya. Peraturan ini secara langsung menekankan bahwa setiap kasus TB harus segera dilaporkan ke otoritas kesehatan masyarakat setempat dalam 24 jam. Pelanggaran terhadapnya dianggap kejahatan.

Apa yang disebutkan di atas hanyalah sedikit dari banyak hal yang dilakukan pemerintah Cina dalam menangani kasus TB. Tetapi, intinya adalah, tampak sekali adanya komitmen politis pemerintah dalam dunia kesehatan.

Kekuatan hukum yang cukup mengikat?

Seandainya saja ada kekuatan hukum yang cukup mengikat sehingga setidaknya surveilans dapat dilaksanakan, pasien dapat lebih patuh dan sektor pemberi pelayanan kesehatan juga lebih berhati-hati. Beberapa jam yang lalu saya membuat guyonan melalui status di facebook saya, dimana saya menyarankan agar sanatorium kembali dibangun saja, semua pasien TB dimasukkan ke sana dan diawasi pemberian obatnya setiap hari di bawah todongan senjata🙂

Penyakit ini bisa disembuhkan. Tetapi apakah kita mau? Sampai kapan kita akan mengurusi hal-hal seperti ini sementara tantangan di dunia kesehatan juga semakin bertambah?

REFERENSI

Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis. Edisi 2. Cetakan ke-2. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008

Modul-2 Penemuan Kasus. Pelatihan Penanggulangan TB MDR. Sub Direktorat Tuberkulosis. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan RI, 2009

Lembar fakta TB.

Profil TB Indonesia menurut USAID

Tuberkulosis di Cina

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s